Hukum perdata dapat bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan undang-undang Republik Indonesia. KUHPdt dan KUHD berbentuk kodifikasi yang tidak memerlukan aturan pelaksanaan lebih lanjut dalam pemberlakuannya. Kedua kodifikasi hukum tersebut berasal dari Belanda seperti tertuang dalam Staatsblad (Stb) Nomor 23 tahun 1847. Buku ini da…
Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat, karena manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Hukum perdata mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang dijadikan atas jenis kelamin pria dan wanita. Sesuai dengan kodratnya, mereka hidup berpasang-pasang antara pria dan wanita. Hubungan hidup tersebut terikat d…
BUKU YANG BERJUDUL “ETIKA PROFESI HUKUM” INI MENGGAMBARKAN SEBUA PROFESI HARUS BERLANDASKAN DENGAN ETIKA. BUKU INI JUGA MENYAJIKAN KARAKTERISTIK PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI HUKUM YANG TELAH MENGATUR PRINSIP-PRINSIP PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK. DALAM PEMBAHASANNYA BUKU INI TERDIRI DARI ENAM BAB, YAITU BAB PERTAMA PENDAHULUAN TERKAIT DENGAN PENGERTIAN ETIKA DAN HUBUNGAN ETIKA DENGAN PRO…
WALAUPUN SUDAH BANYAK BUKU TENTANG HUKUM PERDATA YANG TELAH BEREDAR DI INDONESIA PADA SAAT INI, NAMUN MASIH SAJA DIRASAKAN ADANYA KEKURANGAN-KEKURANGAN. HAL INI MENGINGAT BAHWA HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA INI MASIH PLURALISTI DAN SANGAT LUAS CAKUPANNYA SERTA UNDANG-UNDANG YANG MENGATURNYA PUN SANGAT BERANEKA RAGAM, WALAUPUN TELAH ADA KODIFIKASI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDAT…
Buku ini terdiri dari sembilan bab pembahasan, yaitu; Bab I, Sejarah dan sumber hukum inggris. Bab II, sistem dan acara pengadilan Inggris. bab III, Subjek hukum. Bab IV, tentang perjanjian (kontrak). BAb V, Perbuatan melawan hukum, Bab VI, jual beli barang. Bab VII, Pemberian kuasa. Bab VIII, Perjanjian kredit. BAb IX, Perjanjian kerja.