BUKU INI MEMBAHAS : 1. .TENTANG ORNG 2. TENTANG BARSNG 3. TENTANG PERIKATAN 4. PEMBUKTIAN DAN KEDULUARSA 5. ATURAN UMUM 6. KEJAHATAN 7. PELANGGARAN
Buku ini membahas tuntas tentang Undang-Undang Agraria beserta penjelasannya pasal perpasal, berikut dengan peraturan lainnya yang masih terkait erat dengan Undang-Undang Agraria. Semua disampaikan secara lugas dan sistematis sehingga mudah dipahami oleh siapa pun. Dengan demikian, setiap orang menjadi tahu segala hal yang berhubungan dengan pertanahan. Jadi buku ini wajib dimiliki dan dijadik…
Buku Himpunan Perundang-undangan ini memuat tentang 1. Perbankan Syariah 2. Peradilan Agama untuk Ekonomi Syariah 3. Zakat 4. Profil PRINDES
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB 2 RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG BAB 3 DASAR PERADILAN BAB 4 PRNYIDIKAN DAN PRTUNTUT UMUM BAB 5 PENANGKAPAN , PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT BAB 6 TERSANGKA DAN TERDAKWA BAB 7 BANTUAN HUKUM BAB 8 BERITA ACARA BAB 9 SUMPAH ATAU JANAH BAB 10 WEWANANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI BAB 11 KONTEKSITAS …
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya
HUKUM PERDATA DI INDONESIA PADA DASARNYA BERSUMBER PADA HUKUM NAPOLEON KEMUDIAN BEDASARKAN STAATSBLAAD NOMOR 23 TAHUN 1847 TENTANG BURGERLIJK WETBOEK VOOR INDONESIE ATAU BIASA DISINGKAT SEBAGAI BW/KUHPER. BW/KUHPER SEBENARNYA MERUPAKAN SUATU ATURAN HUKUM YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH HINDIA BELANDA YANG DITUJUKAN BAGI KAUM GOLONGAN WARGANEGARA BUKAN ASLI YAITU DARI EROPA, TIONGHOA DAN JUGA TIMUR …
Isi buku ini meliputi antara lain: UU, Ketetapan Presiden, Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri, Keputusan Menteri Agama, Keputusan Jaksa Agung, Instruksi Menteri Agama, serta Surat edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Menteri Agama, serta Surat Edaran Menteri dalam Negeri.
Buku ini dalam konteks pembahasan pemenuhan keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat menyuguhkan pembahasan yang cukup komprehenshif dan runtut. Mulai dari pembahasan tentang konsepsi Negara, tujuan Negara dari masa ke masa secara umum hingga masuk pada pembahasan yang lebih detail mengenai produk perundang-undangan dibidang sosial yang dikomparasikan dengan produk perundang-undangan sosial…
Bahan Pustaka ini mencakup : Susunan Undang-Undang RI No 6 thn 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 thn 1994,Undang-Undang No 16 tahun 2000,terakhir dengan UU Nomor 28 thn 2007 dan UU No 16 thn 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan